This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Perguruan Tinggi Wajib Memiliki Statuta

Jakarta, 18 Juli 2013–”Urusan administratif jangan disepelekan,” ujar Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Achmad Jazidie dalam Workshop Tata Kelola Perguruan Tinggi dan Penyusunan Renstra 2013. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 18-20 Juli 2013, di The Acacia Hotel, Jakarta.DSC_3220

” Semua aturan harus ditulis (dalam statuta PTS) ” jelas Jazidie. Sehingga apabila terjadi permasalahan atau konflik di dalam tubuh Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik antar pengurus yayasan ataupun yayasan dengan pimpinan  PTS, statuta dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, setiap PTS harus menyusun statuta dengan baik dan sesuai dengan karakter PTS tersebut. ” Tidak ada lagi statuta copy paste  ” pungkas Jazidie.

Johannes Gunawan, salah satu narasumber, menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta. Hal ini sejalan dengan amanat Undang Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Pasal 60 ayat 5.

Johannes mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 230 PTS yang mengalami konflik. Penyebab utama konflik yang terjadi di PTS karena tidak adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Yayasan dan pimpinan PTS. Dengan adanya statuta yang baik, hal tersebut dapat diminimalisir dan diselesaikan.

DSC_3284Workshop yang dihadiri 60 PTS dibawah binaan Kopertis Wilayah I, II dan X ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PTS dalam melakukan perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi dan meningkatkan kapasitas PTS dalam pengelolaan perguruan tinggi. Selain itu workshop ini merupakan salah satu upaya untuk meniadakan atau mengurangi konflik di PTS.

Workshop ini menghadirkan tokoh-tokoh dunia pendidikan tinggi sebagai narasumber, diantaranya Imam B. Prasodjo, Nizam, Rizal Z. Tamin, Lilis Nuraida dan T. Basaruddin. Melalui penjelasan dari para narasumber, para peserta diharapkan dapat menyusun statuta dan Renstra PTS secara baik dan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi berbasis governance.

Ref : dikti.go.id

 

Leave a Reply